Pengurusan SNI Sukarela di Indonesia Panduan Lengkap

Pendahuluan Pengurusan SNI Sukarela

Daftar Isi

Pengurusan SNI Sukarela – Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas produk dan pentingnya keamanan konsumen, Standar Nasional Indonesia (SNI) memegang peranan penting dalam menjaga mutu produk di pasar domestik. Tidak semua produk wajib memiliki SNI, namun semakin banyak pelaku usaha yang memilih untuk mengurus SNI secara sukarela demi meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelanggan.

SNI Sukarela adalah sertifikasi yang diajukan oleh produsen atau importir tanpa kewajiban dari pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas nasional. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang pengertian, manfaat, dasar hukum, jenis SNI, prosedur pengurusan, biaya, serta strategi sukses dalam memperoleh SNI Sukarela.

Baca juga : Impor Batu Alam dari India untuk Konstruksi Panduan Lengkap

Pengertian SNI Sukarela

SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia. Mencakup berbagai aspek seperti spesifikasi teknis, metode uji, prosedur, dan pedoman dalam menjamin mutu produk, proses, sistem, maupun jasa.

SNI terbagi menjadi dua jenis utama:

SNI Wajib, ditetapkan oleh kementerian teknis dan harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk produk tertentu (misalnya helm, baja, semen, dan kabel listrik).
SNI Sukarela, bersifat tidak wajib, tetapi dapat diajukan oleh produsen secara mandiri untuk menunjukkan bahwa produk mereka memenuhi standar mutu nasional.

Dengan demikian, SNI Sukarela adalah bentuk inisiatif produsen untuk mendapatkan pengakuan kualitas tanpa tekanan regulasi.

Baca juga : HS Code Lartas Ekspor: Pengertian dan Panduan Terbaru

Dasar Hukum SNI Sukarela

Pengaturan SNI di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi penting, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur kegiatan standardisasi, termasuk penerapan SNI secara sukarela maupun wajib.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
PP ini menjelaskan mekanisme penerapan SNI serta peran lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian.
Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerapan SNI secara Sukarela
Menjadi pedoman teknis bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi SNI Sukarela.

Dasar hukum tersebut menegaskan bahwa penerapan SNI Sukarela diperbolehkan dan diakui secara resmi oleh negara, serta memberikan manfaat nyata bagi produsen yang ingin meningkatkan daya saing produk.

Baca juga : Impor Barang Rumah Tangga dari China untuk Dijual Online

Tujuan dan Manfaat SNI Sukarela

Mengurus SNI Sukarela bukan sekadar formalitas. Banyak manfaat strategis yang bisa di peroleh pelaku usaha dari sertifikasi ini, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut penjelasannya:

Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Produk yang telah bersertifikat SNI menunjukkan bahwa barang tersebut telah melalui pengujian kualitas dan keamanan sesuai standar nasional. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Menjadi Nilai Tambah dalam Pemasaran

Label SNI pada kemasan produk dapat menjadi alat promosi efektif, terutama untuk produk konsumsi dan industri bangunan, karena konsumen cenderung memilih produk dengan jaminan mutu.

Memperluas Akses Pasar

Banyak instansi pemerintah, BUMN, atau proyek infrastruktur yang hanya menerima produk bersertifikat SNI. Dengan memiliki SNI Sukarela, pelaku usaha lebih mudah memasuki pasar tersebut.

Persiapan Menuju SNI Wajib

SNI Sukarela bisa menjadi langkah awal bagi produsen yang ingin mempersiapkan diri jika suatu saat produk mereka ditetapkan menjadi kategori SNI wajib.

Meningkatkan Efisiensi Produksi

Proses sertifikasi mengharuskan perusahaan memperbaiki sistem mutu dan pengawasan produksi, sehingga mendorong efisiensi operasional dan konsistensi hasil produk.

Pengakuan Internasional

SNI merupakan bagian dari sistem standardisasi internasional yang di akui melalui kerja sama BSN dengan ISO (International Organization for Standardization). Dengan demikian, produk bersertifikat SNI lebih mudah di terima di pasar ekspor.

Baca juga : Harga Ekspor Palm Kernel Expeller Terbaru: Simulasi Biaya

Jenis-Jenis Produk yang Dapat Mengajukan SNI Sukarela

Tidak ada batasan spesifik mengenai jenis produk yang dapat di ajukan untuk sertifikasi SNI Sukarela. Namun, umumnya yang mengajukan berasal dari sektor-sektor berikut:

Produk Konsumsi: makanan, minuman, kosmetik, air minum dalam kemasan.
Kemudian, Produk Konstruksi: batu bata, cat, semen, pipa PVC, baja ringan.
Selanjutnya, Produk Elektronik: kabel listrik, lampu LED, stop kontak, panel surya.
Setelah itu, Produk Industri Rumah Tangga: perabotan, alat dapur, tekstil, dan alat kebersihan.
Kemudian, Produk Ekspor: barang yang ditujukan ke pasar luar negeri dan memerlukan bukti kualitas nasional.

Produsen dapat mengajukan sertifikasi untuk produk baru, maupun produk yang sudah beredar di pasar, selama memiliki dokumentasi mutu dan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan.

Baca juga : Cara Impor Keramik dari Italia untuk Proyek Bangunan

Lembaga yang Berwenang dalam Pengurusan SNI Sukarela

Proses pengurusan SNI melibatkan beberapa lembaga resmi yang telah di akreditasi oleh BSN, yaitu:

Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang menetapkan dan mengelola sistem standardisasi di Indonesia.
Selanjutnya, Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Bertugas mengakreditasi lembaga sertifikasi produk (LSPro) dan laboratorium uji yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
Setelah itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
Adalah lembaga yang melakukan audit sistem mutu produksi dan pengujian produk berdasarkan SNI yang relevan.
Kemudian, Laboratorium Pengujian Terakreditasi
Melakukan pengujian sampel produk sesuai metode uji dalam SNI terkait.

Pelaku usaha wajib memilih LSPro dan laboratorium yang telah terdaftar dan di akreditasi KAN, agar sertifikasi yang di peroleh sah dan di akui secara nasional.

Baca juga : Ekspor Palm Kernel Expeller (PKE) ke Korea: Syarat dan Harga

Prosedur Pengurusan SNI Sukarela

Proses pengurusan SNI Sukarela umumnya memerlukan waktu antara 1 hingga 3 bulan, tergantung kompleksitas produk dan kesiapan dokumen. Berikut tahapan lengkapnya:

Persiapan Dokumen

Pelaku usaha menyiapkan dokumen administratif dan teknis, meliputi:

Profil perusahaan (akta pendirian, NIB, SIUP, TDP).
Selanjutnya, Manual mutu dan SOP produksi.
Setelah itu, Hasil uji laboratorium internal (jika ada).
Kemudian, Daftar spesifikasi teknis produk.
Selanjutnya, Contoh desain kemasan dan label.

Pengajuan Permohonan ke LSPro

Permohonan sertifikasi diajukan ke LSPro yang relevan dengan jenis produk. Setelah diterima, LSPro akan melakukan peninjauan awal dokumen dan mengonfirmasi standar SNI yang digunakan.

Audit Sistem Manajemen Mutu

Tim auditor LSPro melakukan audit lapangan ke pabrik atau lokasi produksi untuk memastikan sistem mutu sesuai persyaratan SNI. Aspek yang di periksa meliputi bahan baku, proses produksi, inspeksi kualitas, dan pengendalian produk cacat.

Pengambilan dan Pengujian Sampel Produk

Dari hasil audit, LSPro mengambil sampel acak produk untuk di uji di laboratorium terakreditasi. Pengujian ini bertujuan memverifikasi kesesuaian produk dengan parameter teknis dalam SNI.

Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi

Hasil audit dan pengujian di evaluasi oleh LSPro. Jika hasilnya memenuhi standar, LSPro akan menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).

Penggunaan Tanda SNI

Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI berhak mencantumkan logo SNI pada produk, kemasan, atau dokumen pemasaran. Namun, penggunaannya harus sesuai ketentuan BSN dan LSPro.

Pengawasan dan Audit Berkala

Sertifikat SNI berlaku selama 4 tahun, dengan audit pengawasan tahunan oleh LSPro untuk memastikan produk tetap sesuai standar.

Baca juga : Impor Baja dari China: Biaya, Prosedur, dan Tips Efisien

Estimasi Biaya Pengurusan SNI Sukarela

Biaya pengurusan SNI Sukarela bervariasi tergantung pada jenis produk, lokasi pabrik, dan lembaga sertifikasi yang dipilih. Secara umum, komponen biaya meliputi:

Komponen Biaya	Kisaran Biaya (Rp)
Pendaftaran dan administrasi LSPro	2.000.000 – 5.000.000
Audit sistem manajemen mutu	5.000.000 – 15.000.000
Pengujian sampel produk	3.000.000 – 10.000.000
Penerbitan sertifikat dan lisensi tanda SNI	1.000.000 – 3.000.000
Audit pengawasan tahunan	2.000.000 – 5.000.000

Total estimasi biaya: Rp 10 juta – 30 juta per jenis produk.

Untuk industri kecil atau UMKM, pemerintah melalui BSN dan Kementerian Perindustrian menyediakan program fasilitasi sertifikasi SNI gratis atau bersubsidi, tergantung kriteria usaha.

Baca juga : Izin Ekspor Pasir Besi: Panduan dan Syarat, Biaya

Tantangan dalam Pengurusan SNI Sukarela

Walau manfaatnya besar, pelaku usaha sering menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Kurangnya Pemahaman Teknis tentang standar SNI yang berlaku untuk produk tertentu.
Setelah itu, Biaya pengujian yang tinggi, terutama untuk produk dengan banyak parameter uji.
Selanjutnya, Proses birokrasi yang memerlukan dokumen teknis lengkap.
Kemudian, Kurangnya sumber daya internal dalam sistem manajemen mutu.
Selanjutnya, Ketidaksesuaian hasil uji laboratorium, yang memaksa produsen memperbaiki spesifikasi produk.

Namun, tantangan ini dapat di atasi melalui pendampingan teknis, pelatihan mutu, dan kerja sama dengan LSPro atau konsultan SNI.

Baca juga : Cara Impor Kaca Arsitektur dari Eropa ke Indonesia

Tips dan Strategi Sukses Mengurus SNI Sukarela

Agar proses sertifikasi berjalan lancar, berikut strategi yang dapat di terapkan:

Lakukan Analisis Standar Sejak Awal

Pelajari SNI yang relevan dengan produk Anda melalui situs resmi BSN (https://sni.bsn.go.id). Pastikan memahami parameter uji, bahan baku, dan spesifikasi teknis.

Perkuat Sistem Manajemen Mutu

Terapkan prinsip Good Manufacturing Practices (GMP) dan sistem ISO 9001:2015 jika memungkinkan. Hal ini mempermudah saat audit LSPro.

Gunakan Laboratorium Terakreditasi

Pastikan pengujian di lakukan di laboratorium yang di akreditasi oleh KAN agar hasil uji di akui secara resmi.

Konsultasi dengan LSPro Sejak Awal

Konsultasi awal akan membantu menentukan standar yang tepat dan mempercepat proses sertifikasi.

Simpan Rekam Data Produksi dan Uji

Dokumentasi yang baik akan memudahkan audit lanjutan dan menghindari kesalahan administratif.

Manfaatkan Program Fasilitasi Pemerintah

Pantau program bantuan sertifikasi gratis dari BSN, Kemenperin, atau Dinas Perindustrian daerah.

Jadikan SNI Sebagai Strategi Branding

Cantumkan logo SNI pada kemasan, website, dan materi promosi untuk menegaskan komitmen terhadap kualitas.

Peran Pemerintah dalam Mendorong Penerapan SNI Sukarela

Pemerintah melalui BSN, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koperasi & UMKM aktif mendorong penerapan SNI Sukarela dengan cara:

Program SNI Bina UMK, yaitu fasilitasi sertifikasi gratis bagi usaha kecil.
Setelah itu, Pelatihan Sistem Manajemen Mutu dan Standardisasi.
Kemudian, Pendampingan teknis bagi industri yang ingin menerapkan SNI.
Setelah itu, Pemberian penghargaan SNI Award, untuk perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap standardisasi.

Dengan dukungan ini, di harapkan semakin banyak pelaku usaha menjadikan SNI sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Baca juga : Ekspor Rokok Kretek ke Singapura: Peluang dan Tantangan Pasar

Kesimpulan Pengurusan SNI Sukarela

Mengurus SNI Sukarela adalah langkah strategis bagi setiap pelaku usaha yang ingin meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar. Meskipun prosesnya memerlukan waktu dan biaya, manfaat jangka panjangnya sangat signifikan.

Dengan mengikuti prosedur resmi, mempersiapkan dokumen lengkap, dan menerapkan sistem mutu yang baik, perusahaan akan mendapatkan pengakuan kualitas nasional serta membuka peluang menuju pasar ekspor.

Penerapan SNI Sukarela bukan sekadar sertifikasi, tetapi simbol komitmen terhadap mutu, keselamatan, dan keberlanjutan bisnis.

Jika Anda mencari mitra profesional untuk mendukung bisnis ekspor, impor, undername, bea cukai, atau freight forwarding, PT Jangkar Global Groups adalah solusi terpercaya yang mengutamakan kecepatan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Cek layanan kami disini!

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN

Email :
support[at]jasaeksporimpor.co.id

Telp kantor :
(021) 2200 8353
(021) 2298 6852

Pengaduan Pelanggan :
0877 9699 9992 (Jasa Ekspor)
0877 9699 9994 (Jasa Impor)

Google Maps : PT Jangkar Global Groups